JAKARTA – Belum adanya politik kedaulatan pangan menyebabkan masyarakat Indonesia kesulitan membeli pangan bergizi dan murah. Kondisi ini semakin runyam ditengah melambungnya harga pangan dunia karena gejolak harga minyak dunia.
Oleh: Qayuum Amri
Menurut Direktur INDEF, Ahmad Erani Yustika, keputusan pemerintah seringkali kurang matang dan tak menyelesaikan masalah, sebagai contoh kebijakan smart card, pembatalan insentif/disentif listrik dan impor kedelai.
Selain itu kebijakan liberalisasi pertanian dan keuangan dinilai merapuhkan ketahanan ekonomi Indonesia. Di sektor pertanian, walaupun pemerintah berusaha menerapkan kebijakan pangan murah tetapi tidak diimbangi dengan memberikan subsidi kepada petani seperti pupuk dan benih. Akibatnya, pendapatan petani menipis sehingga profesi ini banyak ditinggalkan.
Dalam seminarnya bertajuk Minyak, Pangan dan Kemiskinan, INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) mengajukan tiga solusi untuk menuntaskan masalah pangan serta energi; pertama diversifikasi pangan karena ketergantungan masyarakat terhadap komoditas pangan tertentu sangat tinggi seperti beras. Kedua, perbaikan infastruktur pertanian untuk membantu petani.
“Kemudian pemerintah menyusun price policy agar tidak bergantung kepada kebijakan pangan murah, karena merugikan petani,” kata Ahmad Erani
