Judul Buku : Bangsa Yang Belum Selesai : Indonesia,
Sebelum dan Sesudah Soeharto
Penulis : Max Lane
Penerbit : Reform Institute, Jakarta
Tahun terbit : Cetakan I, Mei 2007
Halaman : xxviii + 339 Halaman
Menelusuri Masa Depan Indonesia
Reformasi telah melenceng bahkan telah gagal dari tujuan awal. Buktinya, setelah tujuh tahun kejatuhan Soeharto ternyata belum ada perubahan signikan sampai saat ini. Malahan, sebagian masyarakat menganggap kondisi sekarang jauh lebih buruk dibandingkan zaman Soeharto. Pendidikan mahal, biaya kesehatan tidak terjangkau, kenaikan harga beras dan antrian minyak, semuanya menyiratkan aras reformasi tidak berjalan sesuai harapan. Akan menjadi pertanyaan jika reformasi yang dikatakan bentuk baru pembaruan Indonesia macet ditengah jalan, lalu seperti apa nasib Indonesia di masa depan? Lewat analisa sejarah yang kritis, Max Lane dalam buku ini berusaha mencari jawabannya sambil meramu strategi baru dalam merumuskan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Memang tidaklah mudah merumuskan bentuk kenegaraan bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya dan agama. Para founding father kita pun mengalami kesulitan ketika menyusun kesepakatan bersama dalam menentukan asas dan identitas negara ini. Keberadaan tiga ideologi besar yakni nasionalisme, islam dan marxisme menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun konsep Indonesia. Selama tahun 1950-an, kiri dan kanan, Islam dan sekular, kesatuan atau federalis semuanya mencoba merumuskan gagasan untuk menjawab pertanyaan seperti apa Indonesia itu di masa depan. Indonesia merupakan konsep sentral yang dipertanyakan bersama. Di tahun 1960-an, Soekarno berusaha menyusun puzzle ideologi yang bernama nasakom sebagai jalan tengah membangun persatuan dan kesatuan Indonesia. Tetapi proyeksi besar ini gagal di tengah jalan akibat konflik politik dan pergeseran kekuasaan di tubuh pemerintah.
Lewat buku setebal 339 halaman ini, Max Lane membedah isi sejarah Indonesia mulai dari masa pra kolonial sampai dengan orde reformasi. Meskipun dikaji secara umum dengan mengandalkan referensi sejarah lain tetapi Max Lane mampu memaparkan alur sejarah bangsa ini secara baik. Ia membagi karakter sejarah Indonesia antara tahun 1945-1965 dan Indonesianya Soeharto, 1965-1998. Orde baru menempati “porsi” terbesar dalam analisa Max Lane untuk dikaji lebih mendalam. Seperti ilmuwan barat lainnya, Max Lane berusaha membedah awal kemunculan orde baru, peristiwa sosial politik yang terjadi sepanjang pemerintahan orde baru maupun pra dan pasca kejatuhan Soeharto. Max Lane menyebut orde baru sebagai “kontra revolusi”tentu saja ini berkebalikan dengan orde lama yang begitu mengagung-agungkan kata “revolusi”.
Jika setelah kemerdekaan, Soekarno memberikan kebebasan kepada bermacam-macam aliran ideologi untuk membangun organisasi massa dan partai politik disamping mengisi kekosongan sosial dan budaya. Dengan tujuan menyebarkan gagasan anti-kolonial dan menumbuhkan rasa nasionalisme kepada rakyat Indonesia. Di masa Soekarno, mobilisasi massa menjadi satu hal umum yang biasa dilakukan oleh parpol dalam meningkatkan partisipasi politik. Zaman ini merupakan representasi kebebasan berideologi bagi setiap warganegara dimana semuanya berjuang membentuk Indonesia sesuai bayangan mereka.
Tetapi berbeda dengan Soeharto. Dalam pandangan Max Lane, ada tiga hal yang berusaha dihindari oleh orde baru, diantaranya; aksi massa atau politik mobilisasi massa organisasi nasional yang popular dan kehidupan ideologi yang lahir dari revolusi nasional. Di awal pemerintahan, jelas terlihat Soeharto memakai taktik “massa mengambang atau floating mass” sebuah gagasan dari Ali Murtopo. Taktik ini mencegah partisipasi aktif masyarakat dalam partai politik terkecuali saat mencoblos pada pemilihan umum, dan membuat kepasifan politik khususnya wilayah desa. Strategi ini dilakukan lewat propaganda dan iklan yang menggambarkan aktivitas petani mengolah sawah maupun kesibukan masyarakat membangun desanya.
Tentu keadaan ini kontradiktif bila kita bandingkan kehidupan politik masa Soekarno dan Soeharto. Menurut Max Lane, masyarakat digiring ke dalam kehidupan non-politik praktis untuk mematikan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah orba. Lewat strategi sistemik, pemerintah orde baru dengan mudahnya menyeragamkan “ideologi” dan pemikiran di berbagai lini kehidupan , maka dikenallah pancasilaisme, pembangunan jangka panjang, NKK/BKK yang tidak lebih dari upaya pemerintah orde baru untuk menanamkan sikap patuh dan tunduk warga kepada negara. Penyederhanaan sistem perpolitikan, pembatasan jumlah organisasi masyarakat, dan pengekangan hak membuat rakyat Indonesia tidak lagi dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya terkecuali saat pemilu. Walhasil, masyarakat tenggelam ditengah kebingungan dan penderitaan sepanjang 32 tahun.
Dalam bab lima sampai bab terakhir, Max Lane menyoroti peranan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam peta sejarah gerakan mahasiswa menjelang kejatuhan Soeharto. Max Lane memandang bahwa kehadiran PRD merupakan jawaban atas kegagalan aktivis mahasiswa 66, 78, kelompok petisi 50 dan Forum Demokrasi sebagai pressure group selama pemerintahan orde baru. Hal ini akibat eksklusifitas kelompok tersebut ditambah kebijakan floating mass yang berdampak pada kegagalan merubah struktur dan sistem perpolitikan orba. Walaupun kekuatan PRD dengan organisasi bentukannya seprti SMID, FNPBI, STN terbilang kecil namun tetap mewakili tahap baru perkembangan politik Indonesia.
Kebijakan massa mengambang, menurut Max Lane, tidak pernah benar-benar menjadi mengambang. Suatu kehidupan politik – yang diatomisasi, tanpa format nasional atau kendaraan apapun –selalu berlanjut (hal 150). Hal ini terbukti dengan radikalisasi aksi dan pengorganisiran massa di sektor buruh maupun petani yang dilakukan oleh PRD. Salah satunya, demonstrasi buruh di Bogor yang memobilisir 10.000 orang mulai dari pabrik sampai gedung DPRD meskipun berujung bentrok dan penangkapan kepada beberapa aktivisnya. Dengan aksi radikal PRD setidaknya muncul agen sadar yang dapat menginvestasikan politik ke dalam aksi buruh dan petani yang sedang bangkit dan mempromosikan aksi sebagai strategi.
Upaya menstabilkan kekuatan politik turut dilakukan oleh PRD dengan membangun aliansi bersama PDI-Megawati untuk mengkritik kebijakan pemerintah ke instansi dan lembaga pemerintah lain. Situasi perpolitikan antara 1995 hingga 1996 selalu diwarnai dengan tindakan represif negara kepada peserta aksi karena peningkatan demonstrasi massa secara kuantitas. Berdasarkan data Yayasan Insan Politika (YIP) yang meneliti jumlah aksi massa mulai tahun 1989 dan 1998 dengan terfokus di pulau Jawa. Dari penelitian ditemukan 30 dan 40 aksi protes mahasiswa terutama di Jakarta dan Jawa setiap tahunnya antara 1989 hingga 1992. Dengan mengangkat isu berbeda seperti demokrasi kampus, solidaritas petani dan buruh, protes sekitar penangkapan aktivis yang mendistribusikan buku-buku Pramoedya Ananta Toer, kebebasan pers. Sementara itu pada tahun 1993 ada 71 kali protes; 1994 terdapat 111 kali protes; pada tahun 1995 ada penurunan menjadi 55 kali protes kemudian meningkat menjadi 143 protes pada 1996 daan pada 1997 ada 154 protes (hal 153).
Menurut Max Lane, kediktatoran Soeharto yang dijatuhkan oleh aksi massa dan mahasiswa ternyata membuktikan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengelola kebijakan “massa mengambang” untuk terus hidup dalam kepasifan. Meskipun beberapa kalangan menilai bahwa kejatuhan Soeharto juga tidak terlepas dari campur tangan luar negeri. Tampaknya peningkatan jumlah aksi dan radikalisasinya mampu memunculkan “keberanian” massa terhadap kebijakan negara beserta aparatnya.
Memang reformasi membuka kebebasan hak politik dan hak sipil tetapi belum mampu mensejahterakan masyarakat secara ekonomi. Akibatnya muncullah “demam Soeharto” ditengah-tengah masyarakat kita yang mengidam-idamkan stabilitas politik dan ekonomi seperti 32 tahun lalu. Sebagai seorang marxian, Max Lane tetap menyandarkan kesadaran kelas dalam memperbaiki sistem sosial, politik dan ekonomi secara keseluruhan. Saat ini masyarakat mesti menyadari bentuk kolonialisme tidak lagi berwujud fisik melainkan ekonomi oleh karena itu dibutuhkan perjuangan pembebasan nasional dan melawan neoliberalisme untuk membawa Indonesia ke arah perubahan lebih baik.
Boleh dikatakan kedekatan emosional Max Lane dengan PRD menjadi salah satu titik kelemahan dari buku. Disatu sisi, ia terlalu “overdosis” membedah perjalanan PRD selama masa orde baru yang pada akhirnya kita hanya memandang buku ini tidak lebih dari profil PRD sementara alur sejarah Indonesia sekadar tambalan. Mungkin saja, Max Lane juga tidak menyadari bahwa PRD telah gagal menjadi saluran politik alternatif di masa orba karena ketiadaan basis massa yang kuat. Bahkan sekarang, PRD perlahan-perlahan mulai mati suri. Selain itu, pisau analisis marxis yang digunakannya terlalu tumpul untuk mencari jawaban atas keterpurukan Indonesia di berbagai lini kehidupan.Tidak cukup rasanya hanya bersandar pada perjuangan kelas dan membangun ideologi revolusi nasional karena Indonesia bukanlah Eropa abad 19. Meskipun demikian Max Lane patut diacungi jempol karena karyanya menyadarkan kita bahwa masa depan Indonesia masih diawang-awang dan butuh proses lama untuk menyelesaikannya. Layaknya anak kecil, Indonesia memang perlu belajar dari sejarah.
